SuaraRakyatKuasa,Mukomuko – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, Armansyah bersama anggota lainnya, menyatakan siap untuk memperjuangkan penambahan anggaran untuk gaji pegawai daerah dengan perjanjian kerja (PDPK) atau honorer daerah, terhitung selama enam bulan sejak Juni hingga Desember 2023. Hal itu dilakuan, setelah pihak komisi 1 mendapat kunjungan dari para tenaga honor dan menceritakan keluhan yang mereka alami.
“Anggaran untuk gaji honorer daerah akan diperjuangkan penambahan di APBD perubahan tahun ini. Hal tersebut dilakukan karena, menyangkut kepentingan hajat hidup orng banyak,”ujar Armansyah di ruang kerja Komisi 1.
Dilanjutkan Armansyah, diketahui sebanyak 992 tenaga honorer daerah yang bekerja sebagai pendidik dan non kependidikan di lingkungan Dispendik. yakni sebanyak 237 tenaga pendidik dan non kependidikan di PAUD, 502 tenaga pendidik dan non kependidikan di SD, 213 orang SMP, 15 orang Sanggar Kegiatan Belajar, dan 25 honorer di Dispendik. Saat ini, Pemkab Mukomuko mengalokasikan anggaran untuk gaji honorer daerah selama enam bulan terhitung Januari hingga Juni 2023. Menurutnya, memperjuangkan penambahan anggaran untuk gaji honorer, selain menyangkut kepentingan ekonomi, juga roda pemerintahan khususnya bidang pendidikan berjalan optimal.
“Kalau tidak ada lagi anggaran untuk gaji honorer, maka otomatis mereka akan mogok, maka boleh dikatakan sektor pendidikan terganggu. Sebab daerah ini masih kekurangan banyak guru dan tenaga non kependidikan,” jelas Arman.
Sementara hal senada juga di sampaikan Aceng Zakaria dan Tabrani, anggota Komisi 1 DPRD MM, mereka sangat optimis selain Komisi I, semua anggota DPRD di komisi lain pasti setuju penambahan anggaran untuk gaji honorer daerah ini di APBD perubahan. Sebab tenaga para PDPK sangat di butuhkan saat ini, karena tenaga pendidik yang ASN sangat kurang di daerah ini. Ujung tombak mutu pendidikan di MM, salah satunya adalah tenaga para PDPK itu.
“Insyaallah anggaran untuk gaji mereka akan kita perjuangkan penambahannya di APBD perubahan tahun ini. Kalau memang anggarannya yang sekarang hanya untuk enam bulan, kita akan upaya agar ditambah enam bulan lagi. Hingga total anggaran untuk gaji honorer daerah jadi 12 bulan,” tutup Aceng di amini Tabrani.(top/adv)
